Pelalawan, Riau – SN.News // Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang menyeret oknum di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan kian memantik perhatian publik. Alih-alih mereda, polemik justru semakin melebar setelah muncul video klarifikasi dari sejumlah sopir travel yang dinilai janggal.
Kasus ini mencuat dari pengakuan para sopir travel yang mengaku dimintai uang sebesar Rp300 ribu. Mereka menyebut ada ancaman kendaraan akan “dikandangkan” jika tidak memenuhi permintaan tersebut.
Bahkan, beredar klaim adanya bukti transfer kepada oknum tertentu.Namun, situasi berubah drastis ketika video klarifikasi para sopir tersebar. Dalam tayangan tersebut, para sopir terlihat tegang, berbicara terbata-bata, dan terkesan tidak leluasa.
Bukannya meredam isu, video itu justru memicu kecurigaan baru di tengah masyarakat.Publik mempertanyakan perubahan sikap para sopir. Dari pengakuan awal yang disertai klaim bukti, berbalik menjadi bantahan.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya tekanan atau intimidasi agar para sopir mengubah pernyataan mereka.Sorotan juga mengarah kepada Organda yang dinilai terlalu cepat memberikan pembelaan.
Sikap tersebut menimbulkan tanda tanya: mengapa organisasi angkutan darat itu terkesan meredam isu, bukan mendorong investigasi terbuka?Di sisi lain, pihak yang disebut dalam dugaan pungli telah membantah tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks.
Namun bantahan itu belum mampu menjawab kegelisahan publik.Pasalnya, jika benar tidak ada pungli, masyarakat menuntut kejelasan terkait bukti transfer yang disebut-sebut.
Uang itu untuk apa, siapa penerimanya, dan mengapa para sopir sempat membuat pengakuan?Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa para sopir berada dalam posisi tertekan—di antara kepentingan oknum tertentu dan tekanan organisasi.
Jika benar terjadi intimidasi, maka persoalan ini tidak lagi sekadar dugaan pungli, tetapi juga menyentuh isu pembungkaman.Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, Inspektorat, serta Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk segera melakukan investigasi terbuka.
Penelusuran terhadap aliran dana dan dugaan tekanan terhadap sopir dinilai krusial untuk mengungkap fakta sebenarnya. Publik menilai, transparansi adalah kunci.
Tanpa itu, setiap bantahan justru akan memperkuat kecurigaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.Kasus ini kini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum dan keterbukaan pemerintah daerah.
Masyarakat menunggu, apakah kebenaran akan benar-benar diungkap, atau justru kembali tenggelam di balik klarifikasi yang dipertanyakan. (Tim investigasi (*
