145Hari Limpahan Dumas Polri Ke Polda, Warga Pertanyakan Hasilnya……

(Sumsel,Suluhnusantara.news)
Berbincang dengan Dj(55tahun), seorang perwakilan warga yang mengaku korban mafia tanah versus PT Swarna cinderaya, yang terletak di daerah Sungai Gulang dan Nipah kuning, desa Pangkalan benteng,kecamatan Talang kelapa kabupaten Banyuasin,Sumsel,DJ mengatakan;

“Kami pertanyakan, apakah serius polda mengurus kasus kami dengan mafia tanah.Sudah empat bulan lebih (145hari) limpahan dumas polri turun ke polda Sumsel sejak 16juni2023, kok belum juga bisa memanggil PT SCR”
begitu kata Dj(55) seorang perwakilan warga korban mafia tanah di desa Pangkalan benteng.Info yang dia dapatkan dari Inisial AK, yang di kuasa kan mengurus warga dari Ormas Masyarakat Miskin Kota (MMK) pun, tidak memuaskan, begitu menurut DJ.
Sementara Dj juga mengatakan, 11 Oktober 23 lalu dia sudah mendatangi polda, saat itu jawaban pihak polda semuanya sudah ada datanya, masih menyiapkan gelar perkara untuk memanggil PT.
“Besok sudah sebulan dong”Ujar DJ penuh tanya.
(Jumat,10/11/23)

Rasa penasaran sekaligus Keresahan warga ini beralasan. Pasalnya warga tau tanggal 16juni2023, Mabes polri melimpah kan berkas aduan warga ini, ke Polda Sumsel, untuk ditindak lanjuti sesuai hasil turunnya team Dittipidum polri dan satgas mafia tanah sebelumnya, paska aduan warga ke mabes polri, pada bulan maret2023 lalu(sudah sekitar 8bulan berlalu).

Harapan tertumpuh di polda Sumsel.Apalagi saat kasus tersebut ditangani oleh Kasubdit II, Ditreskrimum Polda Sumsel, terkesan begitu tanggap dengan warga. Berbagai rangkaian proses koordinasi, hingga puncak nya menurunkan team polda bersama pihak bersengketa dan pemkab banyuasin ke lokasi yang disengketakan, 30 Agustus 2023.

Warga merasa tentram bahkan warga sempat membaca yasinan bersama, seraya mendoakan agar pekerjaan polda Sumsel diberi kemudahan mengungkap mafia berjamaah, sebagaimana sering disebut sebut oleh seorang perwakilan warga, dengan istilah mafia tanah berjamaah.
Namun lagi lagi warga seperti disuruh mengingat mimpi baru, yang terjadi di peraduan pemkab banyuasin yang menyimpan kekecewaan warga.Karena paska terjadi limpahan pengaduan kasus warga ke istana presiden RI diturunkan nya surat dari kemensetneg RI 12april 2022,yang ditujukan kepada bupati ASKL, sebelum purna jabatan.Surat limpahan ke pemkab banyuasin tersebut sempat terpendam di pemkab hingga diberitakan oleh media online Mata elang.com,Gesah kita. com,Sergap.co.id dan beberapa media lain yang viral di publik sekitar Juni 2022, barulah berbagai upaya mediasi, konon dilakukan, sampai kepada turun team cek lokasi oleh team pemkab yang dipimpin wabup SS, (sekarang purna jabatan).Hasilnya mentok, pemkab Banyuasin tidak mampu menghadirkan PT Swarna cinde raya.Lalu keresahan warga kini muncul, bagaimana dengan polda Sumsel.Apakah surat limpahan Dumas mabes polri cukup kuat untuk memanggil PT SCR tersebut, atau sama nasib nya seperti surat kemensetneg RI, sebagai bahan pemkab banyuasin,ternyata gagal mengundang PT Swarna cinde raya ke meja pemerintah daerah banyuasin.
Di ungkapkan oleh seorang warga inisial AS(39), saat bicara dengan awak media;
“Sisa harapan kami hanyalah kepada polda Sumsel.Karena polda sudah ada bahan untuk menekan pihak oknum dari PT supaya menghormati institusi negara atau APH, dengan adanya berkas limpahan aduan kami dari mabes polri.Namun setelah turun team polda cek lokasi, hasilnya polda masih menunggu surat dari pemkab.Kalau kasus ini kunci nya di pemkab, pudar rasanya harapan kami.Karena dugaan kami, banyak oknum nya pemkab” ujarnya.

Kegaduhan kembali melanda warga bahkan warga sudah berduyun akan turun lokasi dan mendirikan pondok dan bertanam dilahan sengketa. Hal ini dibenarkan oleh HR kadus Pangkalan benteng, berbincang dengan media ini HR mengatakan;
“Warga sempat mau menguasai lahan, mereka mau turun ke tanah mereka membangun pondok dan bertanam pisang. Tapi masih bisa kami stop”
Ujar HR.
Sementara terakhir Dj dikonfirmasi via telpon menegaskan;
“Saya dan warga tak segan membawa urusan ini kerana hukum (LP) dan meminta bantuan pengacara ternama di Indonesia, kalau polda gagal pula membantu rakyat teraniaya” Pungkas DJ.

Pihak media ini pun telah mengkonfirmasi ke polda Sumsel, namun hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari polda Sumsel.

Dari banyuasin
Jdu.

Penulis: JduEditor: J/dewausil

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *