Subulussalam, – Suluhnusantara. News // Masyarakat di Subulussalam dikejutkan oleh membengkaknya defisit anggaran daerah yang disebut mencapai Rp290 miliar dalam satu tahun terakhir masa kepemimpinan pemerintah kota. Kondisi ini memicu dinamika politik yang memanas di lingkungan Pemko Subulussalam.
Sorotan publik dan legislatif mengarah kepada pemerintahan Wali Kota Rasyid Bancin. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam secara resmi menggulirkan hak interpelasi sebagai langkah konstitusional untuk meminta penjelasan kepala daerah terkait penyebab membengkaknya defisit tersebut.
Ketua DPD LP Tipikor Nusantara Kota Subulussalam, Hasan Gurinci, menilai kondisi tersebut sebagai persoalan serius yang tidak dapat dianggap sebagai kritik biasa.
“Defisit Kota Subulussalam mencapai Rp290 miliar. Kami menilai hampir setiap dinas terlihat tertekan, bahkan ada indikasi pegawai kurang optimal dalam menjalankan aktivitas perkantoran, terutama di Dinas Keuangan. Ini menjadi pertanda bahwa keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Hasan juga menilai pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah perlu diperkuat. Ia mendorong agar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan secara lebih menyeluruh. Selain itu, pihaknya juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut melakukan pengawasan guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, langkah DPRK menggulirkan hak interpelasi merupakan tindakan tepat untuk mencegah kondisi keuangan daerah semakin terpuruk dan berpotensi menimbulkan beban utang. Ia juga menyebut opsi penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah dapat dipertimbangkan apabila situasi dinilai memburuk.
Selain persoalan defisit, LP Tipikor Nusantara juga meminta agar program kebun kelapa sawit seluas 5 hektare untuk dayah, yang disebut sebagai bagian dari janji politik pemerintah daerah, turut diperiksa. Hal itu dinilai penting guna memastikan penggunaan anggaran tetap transparan dan tidak menyimpang dari peruntukannya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Subulussalam belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab membengkaknya defisit anggaran tersebut. Publik kini menantikan penjelasan dan langkah konkret pemerintah daerah untuk menstabilkan kondisi keuangan serta meredam dinamika politik yang berkembang.
Reporter: B. Kadri