Penulis : Tri Handoyo
Suluh Nusantara News – Hari penentuan salah satu kader partai mayoritas yang diniatkan sebagai konsolidasi partai. Dimana instruksi pejabat utamanya tidak mencerminkan suasana batin konsolidasi.
Seperti sedang merasa kecewa, mungkin karena “tidak adanya power” dari salah seorang kader sebagai calon yang potensial, lantas mengungkit – ungkit alias mengundat – undat atas jasa partai terhadap seorang yang dianggap kader dan dikatakan meloncat dari partai.
Negarawan bukan predikat untuk makelaran jabatan. Negarawan konsentrasi pada kebutuhan masyarakat dan wilayah demi kemajuan bersama, siapapun kepala daerahnya.
Merasa diri sebagai partai penting dan hebat, rasanya sah – sah saja. Tapi merasa sangat menentukan seseorang untuk jadi kepala daerah eeeit …ya nanti dulu.
Jujur harus diakui, popularitas seorang cakada bisa mendongkrak elektabilitas partai atau malah bisa bikin sebaliknya. Hal ini setidaknya bisa menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan bagi partai politik.
Partai yang hebat belum tentu bisa memperjuangkan kadernya sendiri atau ketuanya , apalagi untuk jadi kepala daerah.
Dalam kondisi itu baru di pilkada 2015 ketua salah satu partai, baru bisa berhasil menjadi kepala daerah. Walaupun saat itu dia juga pernah menjadi ketua Dewan.
Sedangkan pada saat itu , dia sebagai pemimpin partai satu kali gagal terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2011.
Artinya kharisma ketua sehebat apapun, belum tentu sesuai kebutuhan hati nurani rakyat dalam memilih kepala daerah. Ada baiknya instrospeksi diri agar tidak malu mengakui bahwa partai butuh sosok populer di masyarakat, tidak sekedar sosok yang populer di jajaran elite parpol saja.
Yang diinginkan rakyat belum tentu sesuai dengan apa yang di pikiran ketua partai politik yang memiliki kader potensial untuk menjadi bagian dari kaderisasi . Yang dapat memimpin suatu daerah.
Semoga bukan menjadi ” post power syndrom ” sehingga selalu menjadi yang terhebat dalam menjalankan sebuah organisasi partai politik.
