Surabaya ~ Untuk mengoptimalkan pengelolaan pengaduan masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Dinas Kominfo Jatim) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) SP4N LAPOR!. SP4N LAPOR! adalah platform pengelolaan pengaduan online yang terintegrasi secara nasional. Rakor ini dihadiri oleh pejabat penghubung dari 64 perangkat daerah Pemprov Jatim dan admin koordinator dari 38 Pemkab/kota se-Jatim di Kantor Bupati Gresik pada Rabu, 3 Juli 2024.
Acara dibuka oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Putut Darmawan, yang mewakili Kepala Dinas Kominfo Jatim. Dalam sambutannya, Putut Darmawan mengapresiasi capaian positif dari perangkat daerah dan kabupaten/kota yang telah mengelola SP4N LAPOR! dengan optimal.
“Kami mewakili Ibu Kepala Dinas Kominfo Jatim menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pejabat penghubung dan admin koordinator di kabupaten kota yang telah mengelola SP4N LAPOR! dengan sangat baik. Kami melihat data by system dan hasilnya sangat bagus, baik di perangkat daerah atau kabupaten-kota ,” ujarnya
Dari catatan Dinas Kominfo Jatim sebagai Admin Koordinator Provinsi Jawa Timur, pada periode semester pertama 2024 hingga 1 Juli, terdapat 1.011 laporan. Rinciannya adalah 48 laporan dalam proses, 905 laporan telah selesai, 51 laporan yang tertunda, dan tujuh laporan yang diarsipkan.
Dari data statistik pada aplikasi SP4N-LAPOR! untuk periode Januari hingga Juni 2024, Provinsi Jawa Timur masuk ke dalam Top 10 Pemerintah Daerah dengan laporan terbanyak secara nasional. Pemerintah Kota Malang menduduki urutan pertama dengan jumlah 1.153 aduan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menduduki urutan kelima dengan jumlah 846 aduan. Pemerintah Kabupaten Gresik berada di urutan keenam dengan 835 aduan, sedangkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo menduduki urutan kesembilan dengan 467 aduan.
Sedangkan untuk kategori perangkat daerah Pemprov Jawa Timur, terdapat lima besar dengan jumlah pengaduan terbanyak. Pertama adalah Dinas Sosial Jatim dengan 360 aduan, kedua Dinas Kominfo Jatim dengan 108 aduan, dan ketiga RSUD dr Soedono Madiun dengan 105 aduan. Di posisi keempat ada Disnakertrans Jatim dengan 99 aduan, dan kelima adalah Dinas Pendidikan Jatim dengan 82 aduan.)*
