Sukabumi, Suluhnusantara.news – Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) melakukan Demo besar besaran Turun kejalan Untuk memperjuangkan Hak Guru Honorer yang Belum Terjawab Oleh pemerintah Pusat ,Rabu (31/01/2024).
Ketua FPHI Suherman S. Pdi, menjelaskan di adakan demo ini hanya Ingin dalam hal mengawal usulan ASN 2024 kepada kemen PANRB yang batas waktunya sampai 31 januari 2024, yang mengamanatkan agar pemerintah daerah di harapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memproritaskan penataan pegawai Non-ASN.
“Akan tetapi pemerintah kabupaten Sukabumi setelah di Audensi tanggal 15 januari 2024,dan pada hari ini masih menunggu Kekuatan pengkajian dalam APBD. Padahal dalam nilai pengkajian pormasi PPPK tersebut sudah di anggarkan dalan proyeksi APBD 2024 Rp 152.063418.000 dan Rp 28.436.625.000, yang kami Analisa Cukup untuk pengadaan pormasi sekitar 10.000an pormasi PPPK, ” Pungkasnya, “
Asisten Daerah II Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Sukabumi, Dedi Chardiman. mewakili pimpinan daerah Kabupaten Sukabumi, menjawab aspirasi yang disampaikan para guru honorer dan tenaga kependidikan di Kabupaten Sukabumi.
“Tentunya, dengan pengangkatan ASN ini menjadi perhitungan dengan kemampuan finansial pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi,” pungkas dedi,
Pihaknya mengaku sudah menyampaikan kepada forum guru honorer. Bahwa, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi akan mengusulkan agar mereka diangkat menjadi ASN atau PPPK atau mengisi formasi ASN sesuai dengan kewenangan.
“Hari ini juga akan kita usulkan sesuai dengan kemampuan finansial pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi,” terangnya.
Mengingat kemampuan finansial daerah, masih kata Dedi, dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022, berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah, bahwa diamankan belanja pegawai itu tidak boleh lebih dari 30 persen.“Saat ini kondisi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, seperti itu adanya,”pungkasnya. ***
Reporter : Idam (wakaperwil Jabar)
