Banyuasin, Suluhnusantara.news— Yuni khairani sangat berterima kasih kepada SWI TV Banyuasin yang sudah memberi pencerahan kepada masyarakat banyuasin terutama ASN yang akan di bayarkan TPP.podcast kali ini berada di ruang lingkup kantor BPKAD kabupaten.banyuasin.selasa(31/10/2023
Menurut yuni khairani kenapa kemaren pemerintah kabupaten banyuasin menetapkan 9 bulan, itu lebih kepada kemampuan daerah dan ada kaitan nya kepada kemampuan daerah.
Namun dalam perjalanan nya ternyata ada ada 2 hal yang bisa di lakukan, pertama adanya efisiensi anggaran yang kedua transfer dana pusat yang berupa kurang bayar jadi artinya ada hak-hak pegawai ASN banyuasin yang belum di bayarkan dari tahun 2021 sampai sekarang, yang belum di bayar kan oleh pemerintah pusat.dan itu baru masuk di akhir tahun ini.
“Artinya kalau dilihat dari mampuan keuangan daerah saat ini kita cukup mampu untuk membayar ke kurangan dari 9 bulan tadi menjadi 13 bulan”tuturnya.yuni khairani.
“Jadi menurut yuni khairani untuk satu tahun anggaran ini, hampir tidak ada keterlambatan pembayar TPP ASN,untuk sistem pembayaran nya di jelaskan, seperti di bulan januari di bayar kan di bulan februari,di bulan februari di bayar kan di bulan maret begitu seterusnya, sampai di bulan ini kita membayarkan TPP di bulan september, jadi untuk anggaran APBD induk, sudah di bayar kan semua sampai bulan september”.tukasnya.yuni khairani.
“Isu selama ini yang bekembang di wilayah pemkab.banyuasin bahwa TPP ASN di kepemimpinan bupati yang lama,TPP belum di bayarkan,dan itu di bantah dan tidak benar”.itu yang di katakan yuni khairani.
“Dalam penjelasannya bahwa di tahun 2020,2021 bahwa kita tahu semua banyuasin dan seluruh dunia di landa wabah covid-19 jadi dana yang sudah di anggarkan di seluruh kabupaten seluruh indonesia mengalami masalah.jadi pemerintah di waktu itu memfocuskan semua anggaran yang ada, guna untuk penanganan wabah covid-19.
“Untuk sekarang tidak ada masalah, dari sisi anggaran kita siap.dan ini masuk dalam skema APBD perubahan,apabila selesai akan di kirim ke propinsi dan akan mendapat no registrasi setelah itu di bawa lagi ke kabupaten banyuasin untuk di buat perda nya”.tukas yuni khairani.
“Menurut ketua DPD swi banyuasin budi alamsyah, saya sangat mendukung dan mengapresiasi pemerintah banyuasin yg telah membayarkan TPP ASN tersebut,agar setiap ASN dapat bekerja lebih giat lagi kedepannya.dalam memajukan kabupaten banyuasin.katanya”.budi alamsya. (Candra)
