Tulungagung – SN.News // Ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu bersama aktivis pendidikan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (11/2/2026).
Aksi tersebut menjadi bagian dari gelombang aspirasi tenaga pendidik non-PNS di berbagai daerah yang menuntut kepastian status dan peningkatan kesejahteraan.
Dalam aksi yang berlangsung mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai itu, para guru menyuarakan tuntutan agar pemerintah pusat segera memberikan kejelasan terkait status kerja PPPK paruh waktu serta menyamakan hak dan kesejahteraan mereka dengan guru berstatus PNS maupun PPPK penuh waktu.
Sejumlah anggota DPRD Tulungagung menyatakan dukungan atas aspirasi para guru. Mereka mendesak pemerintah pusat agar segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang dinilai telah berlarut-larut.
“Kami mendukung tuntutan guru PPPK paruh waktu. Pemerintah harus segera memberikan kepastian status kerja dan memperhatikan kesejahteraan mereka,” ujar salah satu anggota dewan.
Isu ketimpangan kesejahteraan guru PPPK paruh waktu menjadi perhatian serius. Para guru menilai terdapat ketidakseimbangan antara beban kerja dan penghasilan yang diterima.
Meski menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sama dengan guru PNS, mereka menerima gaji yang lebih rendah serta belum memperoleh jaminan sosial dan kepastian karier yang setara.
Beberapa persoalan utama yang disoroti meliputi rendahnya gaji dibandingkan beban kerja, ketidakpastian status kerja, serta terbatasnya peluang pengembangan karier.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi motivasi dan stabilitas tenaga pendidik di daerah.Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru PPPK paruh waktu.
Pemerintah juga disebut sedang menyusun skenario pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada tahun anggaran berikutnya.Meski demikian, para guru berharap langkah tersebut segera direalisasikan dalam bentuk kebijakan konkret.
Mereka menegaskan ingin dapat bekerja secara profesional tanpa dibayangi ketidakpastian status. “Kami ingin fokus mengajar dan mendidik siswa tanpa harus memikirkan masa depan status kerja kami,” ujar salah satu peserta aksi.
Aksi di Tulungagung ini mencerminkan dinamika kebijakan ketenagakerjaan di sektor pendidikan nasional, khususnya terkait skema PPPK yang hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan implementasi di lapangan.
Para guru berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah komprehensif demi menjamin keadilan dan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia. (Juna)*