PANGKALPINANG,– Suluhnusantara.News — Ancaman radikalisasi digital yang menyasar anak dan remaja di era media sosial dinilai semakin nyata dan kompleks. Menyikapi kondisi tersebut, Satgas Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Densus 88 AT Polri bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan workshop penyusunan program kolaboratif pencegahan dan penanganan anak yang terpapar ideologi kekerasan, baik terkait terorisme maupun non-terorisme.
Workshop ini menjadi langkah awal dalam perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan anak secara terpadu, yang mencakup mekanisme pelaporan, asesmen, intervensi, hingga monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari persiapan teknis menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) lintas sektor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kasatgaswil Kepulauan Bangka Belitung Densus 88 AT Polri, AKBP Maslikan, S.Sos., M.Si., dalam paparannya menegaskan bahwa radikalisasi digital yang memicu perubahan perilaku dan adopsi ideologi kekerasan pada anak dan remaja merupakan ancaman nyata yang perlu ditangani secara sistematis dan kolaboratif.
Berdasarkan data pengungkapan Densus 88 AT Polri hingga tahun 2025, tercatat 112 anak di 26 provinsi terpapar radikalisme digital berlatar ideologi teror, serta sekitar 70 hingga 112 anak lainnya terpapar ideologi kekerasan non-teror, salah satunya melalui aktivitas True Crime Community (TCC) di ruang digital.
“Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola paparan, dari lingkungan fisik ke ruang digital yang jauh lebih masif dan sulit dikendalikan. Karena itu, diperlukan sistem penanganan yang cepat, ramah anak, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujar AKBP Maslikan.
Dalam forum tersebut juga dibahas alur penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk rencana pembentukan hotline khusus sebagai saluran pelaporan dan pengaduan, guna memastikan respons cepat terhadap kasus-kasus serupa di wilayah Bangka Belitung.
Sementara itu, DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menekankan pentingnya membangun ketahanan anak, keluarga, dan masyarakat, melalui peningkatan daya adaptasi dan kemampuan menghadapi tantangan dunia digital yang semakin dinamis.
Aktivis dan pengamat terorisme, Ustadz Sofyan Tsauri, S.E., M.Si., turut memaparkan temuan lapangan terkait anak-anak yang terpapar ideologi kekerasan. Ia menyoroti faktor fatherless, korban perundungan (bullying), serta distorsi pemahaman keagamaan yang memaknai kekerasan sebagai bentuk “penebusan dosa” melalui narasi jihad yang keliru.
Dari sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengingatkan bahwa selain radikalisme, berbagai bentuk kenakalan remaja lain juga menjadi ancaman serius, termasuk eksploitasi seksual dan praktik menyimpang. Pencegahan dinilai perlu dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga, dengan penguatan peran orang tua dan lingkungan sekolah.
Dukungan lintas sektor disampaikan oleh Kesbangpol Provinsi Kep. Babel, Kementerian Agama, serta Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Babel yang menyatakan kesiapan berkolaborasi dalam pendampingan kesehatan mental dan psikologis anak, diperkuat oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Provinsi Kep. Babel.
Kegiatan ini dihadiri secara luring oleh Kepala DP3ACSKB Provinsi Kep. Babel Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd., Kabinda Kep. Babel, Kanit PPA Polda Kep. Babel, Ketua LPAI Kep. Babel, HIMPSI Provinsi Kep. Babel, serta perwakilan OPD terkait. Sementara peserta daring melibatkan kepala Kemenag kabupaten/kota, kepala OPD, Kanit PPA Polres, dan UPTD PPA se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Melalui workshop ini, seluruh pihak berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menyusun mekanisme penanganan yang holistik, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, sebagai langkah konkret melindungi generasi muda Bangka Belitung dari ancaman ideologi kekerasan di ruang digital. ( Darmawan)