Kabupaten – Suluhnusantara. News // Lonjakan harta kekayaan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi sorotan. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Ria Marlisa Aritonang (NHK 844209) mencatat kenaikan kekayaan yang signifikan dalam kurun waktu 2021 hingga 2024.
Pada laporan awal menjabat tahun 2021, total harta tercatat sebesar Rp1.031.829.737. Setahun berselang, dalam laporan periodik 2022, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp1.223.653.816.
Namun lonjakan paling mencolok terjadi pada laporan periodik 2023. Total kekayaan melonjak tajam menjadi Rp2.959.939.444—naik lebih dari Rp1,7 miliar hanya dalam satu tahun.
Dalam periode tersebut, tercatat penambahan aset berupa tanah seluas 487 meter persegi senilai Rp720 juta, serta kendaraan premium seperti Land Rover Range Rover dan Toyota Lexus.
Tren kenaikan berlanjut pada laporan periodik 2024. Total kekayaan kembali meningkat menjadi Rp3.302.377.951. Pada periode ini, komposisi kendaraan berubah dengan tercatatnya Toyota Lexus dan Hyundai Palisade tahun 2024 senilai Rp1,065 miliar. Selain itu, kas dan setara kas juga mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp773 juta, meski jumlah utang turut naik menjadi Rp1,05 miliar.
Artinya, dalam tiga tahun terakhir, terjadi kenaikan kekayaan sekitar Rp2,27 miliar dari laporan awal 2021.
Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, menilai lonjakan tersebut wajar untuk menjadi perhatian publik. Menurutnya, setiap kenaikan harta memang wajib dilaporkan melalui mekanisme LHKPN, namun lonjakan signifikan dalam waktu relatif singkat membutuhkan penjelasan terbuka agar tidak memicu spekulasi.
“Setiap kenaikan harta ASN memang wajib dilaporkan. Tetapi ketika lonjakannya cukup besar dalam waktu singkat, publik tentu berharap ada penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan,” ujar Rizwan, Senin (2/3).
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah fondasi menjaga integritas birokrasi. Pengawasan, lanjutnya, harus berjalan optimal untuk memastikan seluruh proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Lonjakan kekayaan ini kini menjadi perbincangan masyarakat Kabupaten Bogor. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, penjelasan resmi dinilai penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan.
“Yang paling penting adalah menjaga kepercayaan masyarakat. Transparansi harus menjadi komitmen bersama,” pungkasnya.
Reporter : Idam ( Kaperwil Jabar)