Subulussalam – SN.News // 16/ 2 /2026 Sejumlah insan pers di Kota Subulussalam mengaku kecewa terhadap sikap Pemerintah Kota Subulussalam yang dinilai kurang melibatkan media dalam berbagai kegiatan resmi pemerintahan.
Kekecewaan itu mencuat setelah para wartawan mengaku jarang, bahkan hampir tidak pernah, menerima undangan peliputan untuk agenda resmi daerah, mulai dari rapat paripurna, kegiatan seremonial, hingga program-program strategis lainnya.
Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa peran pers sebagai penyampai informasi kepada publik belum diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah.Sekretaris DPD SWI Kota Subulussalam, Erwin Kombih, menilai situasi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Ia menegaskan bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial sekaligus menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Media adalah pilar penting dalam sistem demokrasi. Jika wartawan tidak dilibatkan dalam kegiatan resmi, bagaimana masyarakat bisa mengetahui secara utuh program dan capaian pemerintah? Ini bukan soal undangan semata, tapi soal transparansi,” tegas Erwin kepada wartawan, Sabtu (14/2/2026).
Di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Rasyid Bancin, Erwin berharap pola komunikasi antara pemerintah dan insan pers dapat diperbaiki. Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyoroti peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam yang dinilai belum maksimal menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan media.
Seharusnya, kata dia, dinas tersebut mampu memastikan seluruh kegiatan resmi tersampaikan secara terbuka dan inklusif kepada seluruh unsur pers.
“Kominfo harus jadi penghubung, bukan justru membuat jarak. Jangan sampai muncul kesan pemerintah hanya memilih-milih media atau cukup dengan media internal saja,” ujarnya.
Sebelumnya, pihak Humas Sekretariat Daerah Kota Subulussalam disebut menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki media internal yang direkrut melalui instansi humas pemerintahan kota.
Pernyataan itu memicu beragam tanggapan di kalangan wartawan.Menurut Erwin, keberadaan media internal tidak bisa menggantikan fungsi pers independen. Ia menilai media eksternal tetap dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan informasi dan membangun kepercayaan publik.
“Media internal tentu berbeda dengan pers independen. Pers bekerja berdasarkan kode etik dan fungsi kontrol sosial. Justru dengan melibatkan semua media, pemerintah bisa menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pihak Pemerintah Kota Subulussalam terkait alasan belum optimalnya pelibatan media dalam sejumlah agenda pemerintahan.
Para jurnalis berharap ke depan pemerintah daerah dapat lebih terbuka, profesional, dan proaktif dalam membangun kemitraan dengan insan pers demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Repoter.( B. Kadri. )