Mojokerto.Suluhnusantara.News : Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Jambore Perhutanan Sosial Jatim 2023 di Ubaya Training Center, Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Mojokerto, Selasa (28/11/2023).
Dalam acara Jampore perhutanan sosial (PS). Di kab Mojokerto kec Trawas di hadiri berbagai kelompok tani hutan seluruh kabupaten di Jawa timur salah satunya kabupaten bojonegoro.selain itu dalam acara tersebut juga mengenal produk produk dari Kelompok usaha petani mandiri setiap kabupaten,seperti kabupaten Madiun mengenalkan produk kopi Arabica dan perabotan rumah tangga dari bahan kayu jati.
Gelaran Jambore ini diikuti oleh 1.700 orang petani hutan dari 27 Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
Selain itu Bojonegoro juga memamerkan jenis umbi umbian mulai dari singkong, jagung dan juga kopi Arabica.Dan sebelum acara menyambutan ibu Khofifah selaku Gubenur Jawa Timur di mulai berbagai hiburan mulai dari group band, tarian tradisional,Mayang rontek tarian khas Mojokerto.dan memberi knpsantunan kepada anak yatim.
“Terimakasih atas kolaborasi dan sinergi panjenengan semua sehingga banyak capaian di sektor perhutanan kita. Keberhasilan di sektor perhutanan ini yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” katanya.
Beberapa capaian tersebut antara lain Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH Jatim tertinggi secara nasional. Berdasarkan rekapitulasi penginputan NTE KTH pada aplikasi SiMLuh sampai dengan tanggal 27 November 2023 pukul 13.00 WIB, untuk periode tahun 2023 Jatim sudah mencapai Rp 170 miliar dan Nasional mencapai Rp 544 miliar. Bu
“Capaian realtime ini menjadikan Jatim sebagai Provinsi dengan NTE KTH Tertinggi secara Nasional. Meskipun capaian ini masih terus bergerak secara realtime, Saya sangat optimis Nilai Transaksi Ekonomi Jatim perlu terus ditingkatkan,” kata Gubernur Khofifah.
Tidak hanya itu, jumlah Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Pasca-ditetapkannya KHDPK oleh kementerian LHK, capaian Perhutanan Sosial di Jatim hingga dengan September 2023 sebesar 188,370.98 hektare (ha).
Angka ini tertinggi secara nasional. Bahkan dua kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Jawa Tengah sebesar 92,364.09 ha. Atau 5 kali lebih tinggi dari Jawa Barat sebesar 38,821.75 ha, 7 kali dari Banten dengan total 24.482,82 ha dan 100 kali lebih tinggi dari Yogyakarta dengan jumlah 1.565,88 ha.
Luasan hutan sosial Jatim yang besar juga berseiring dengan jumlah petani penggarap kawasan hutan sosial. Dimana hingga September 2023 Jumlah petani penggarap hutan sosial Jatim mencapai 129.627 kepala keluarga (KK). Sedangkan Jateng 23.327 KK, Jabar 21.159, Banten 15.544 KK dan Yogyakarta 5.005 KK.
“Di Jawa Timur sudah ada 380 kelompok yang telah memperoleh akses legal pemanfatan hutan sosial dengan luas areal kelola seluas 188.370,98 hektar. Dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah terbentuk sebanyak 765 unit,” ungkap Khofifah.
Kelompok petani hutan, sebut Khofifah, memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat melalui produk usaha perhutanan. Tak hanya itu saja, merekalah yang menjadi bagian penjaga kelestarian alam dan lingkungan.
“Hutan sosial harus terus kita maksimalkan. Dengan adanya kelompok-kelompok ini baik Kelompok Perhutanan Sosial atau Kelompok Tani Hutan, dapat memanfaatkan potensi yang terdapat dalam kawasan hutan seperti hasil hutan kayu, hasi hutan bukan kayu maupun memanfaatkan jasa lingkungannya,” ujarnya.
Melihat peran dan fungsi mereka yang sangat penting, menurut Gubernur Khofifah perlu adanya pendampingan dan fasilitas untuk kelompok tani khususnya pada skala usaha yang memadai.
“Jadi harus terus didorong dan didukung aspek usahanya sehingga perlu adanya pendampingan, integrasi dan kolaborasi baik antar Kemeterian / Lembaga terkait di pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” katanya.
Sementara, untuk kumpulan petani yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar Kawasan hutan di Jatim terdapat 5.370 lembaga KTH dengan keanggotaan 239.346 KK, LMDH sejumlah 1.829 lembaga dengan keanggotaan sejumlah 544.050 KK.Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada kelompok perhutanan sosial atas inisiasi dan produktivitasnya bagi desa dan lingkungan sekitar.
“Terima kasih kepada panjenengan semua atas inisiasi desa devisa, inisiasi desa wisata. Sebagian besar desa wisata yang memiliki keindahan dan keunggulan kompetitif maupun komparatif sebagian dikelola dari kelompok perhutanan sosial. Dan Insyaallah sudah memberikan produktivitas yang luar biasa bagi desa dan lingkungan sekitarnya,” puji Khofifah.
Selesai peresmian Jampore perhutanan sosial Khofifah Indar parawansa selaku Gubernur Jawa Timur,mengharap dengan adanya program perhutanan sosial Masyarakat sejahtera Hutan Lestari dan jauh dari angka kemiskinan dan di tutup memberi piagam penghargaan kepada Bupati Ngawi,Bupati,Madiun,Tuban, Lamongan,Trenggalek,Blitar,Lumajang.
pewarta : warji
