“KPU Sebut Gibran Masih Bisa Digantikan, Ada Potensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”

SoloRaya, SulihNusantaraNews Dalam Iseu ada penolakan Gibran Rakabuminh Raka untuk menjadi Cawapres telah di sampaikan KPU. Sehingga keputusan MK yang menyatakan bahwa cawapres dapat diusulkan sesuai putusan MK, yang artinya Gibran Rakabuming Raka terkendala, namun KPU memberikan kesempatan partai koalisi Indonesia Maju dapat mengusulkan penganti Gibran Rakabuming Raka utk menjadi pasangan capres yang di usung oleh Koalisi Indonesia Maju. Karena semenjak keputusan MK keluar maka ada aturan PKPU yang harus dirubah dahulu dengan melakakan dengar pendapat dari Pihak DPR-,RI sehingga memerlukan waktu yang akan menganggu pemilu 2024.

Dari siaran pers KPU dengan awak media telah dijelaskan dengan tegas dan begitu jelas bahwa Usulan pengajuan Capres dari Koalisi Indonesi Maju di tolak, dan memberi kesempatan untuk mencari pengganti pasangan Prabowo Subiyanto sebagai wakil presiden yang akan mendampinginya.

Selama PKPU belum diubah, pasca putusan MK maka pendaftaran Gibran sebagai Paslon Cawapres dapat dinyatakan Tidak Memenuhui Syarat (TMS).Jika aturan baru ingin diubah, KPU harus melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR-RI terlebih dahulu. Dan DPR tentu akan mendengarkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dimana telah banyak protes dan kecaman dari Tokoh Politik, Tokoh Budaya serta Pakar Hukum Tata Negara atas putusan MK yang nyeleneh tersebut, serta menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, terutama masalah NEPOTISME (yang sebenar musuh reformasi yg diperjuangkan untuk dibasmi oleh Tokoh 1998, seperti Amin Raiz dkk zaman orde baru), karena hal tersebut telah merusak tatanan demokrasi dan merusak lembaga MK sebagai lembaga hukum yang independen menjadi lembaga “Politik Dinasti” Keluarga Jokowi, yaitu MK jadi Mahkamah Keluarga, dimana MK membuat keputusan yang tidak logis, kok syarat Cawapres cukup hanya pengalaman jadi walikota, harusnya minimal pernah pengalaman jadi Gubernur atau Menteri. Banyak tokoh masyakat mengatakan putusan MK tersebut adalah tidak logis dan ada unsur Nepotisme dalam putusan tersebut, secara terang benderang tanpa rasa malu kepada rakyat. Dimana saudara Gibran pengalamannya baru 2 tahun sebagai Walikota Solo, mau diusung untuk jadi Cawapres Prabowo. INI SANGAT MEMALUKAN DIHADAPAN RAKYAT DAN BERBAHAYA BAGI KEPEMIMPINAN NKRI YANG BESAR INI, KARENA CAWAPRES ITU HARUSNYA PUNYA KOMPETENSI YANG HAMPIR SAMA DENGAN CAPRES. Akan Berbahaya seorang Capres dan atau Cawapres yg punya kompetensi minim untuk memimpin ratusan juta rakyat Indonesia. HARAP ANGGOTA DPR TERUTAMA KOMISI II AGAR MENOLAK KEPUTUSAN MK YANG TIDAK LOGIS INI YANG MENGANDUNG UNSUR NEPOTISME, Dan Tidak Perlu Merubah Peraturan KPU Nomor 19, Tahun 2023 Untuk Pemilu 2024 ini. TELAH BANYAK PAKAR HUKUM DAN TOKOH POLITIK MENGECAM PUTUSAN MK TERSEBUT, TERMASUK BEBERAPA ANGGOTA MK SENDIRI.

Bacawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka belum bisa bernapas lega, sebab Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 belum diubah. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu masih bisa digantikan jika tidak memenuhi syarat (TMS). 

Hasyim menjelaskan, pengganti nama calon itu tertuang dalam Peraturan KPU nomor 19 Tahun 2023, pasal 47 ayat 1. KPU akan meminta gabung partai politik untuk menggantikan nama bakal pasangan calon baru sebagai pengganti.

“Kami nggak bisa memastikan sekarang ya. Nanti kan masih kita verifikasi dulu. Kalau menurut ketentuan undang-undang kalau ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat masih bisa diganti,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Bacawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka belum bisa bernapas lega, sebab Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 belum diubah. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu masih bisa digantikan jika tidak memenuhi syarat (TMS). 

Hasyim menjelaskan, pengganti nama calon itu tertuang dalam Peraturan KPU nomor 19 Tahun 2023, pasal 47 ayat 1. KPU akan meminta gabung partai politik untuk menggantikan nama bakal pasangan calon baru sebagai pengganti.

“Kami nggak bisa memastikan sekarang ya. Nanti kan masih kita verifikasi dulu. Kalau menurut ketentuan undang-undang kalau ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat masih bisa diganti,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Penulis: Agus HaryantoEditor: Agzpetir

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *