Sukabumi — Suluhnusantara. News, // Di balik seragam sekolah yang seharusnya melambangkan masa depan dan harapan, tersimpan luka yang belum sembuh. Dunia pendidikan di Kabupaten Sukabumi tengah menghadapi persoalan serius: maraknya dugaan pelecehan seksual dan kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan sekolah maupun sekitarnya.
Ironisnya, korban bukan hanya harus menanggung trauma, tetapi juga berhadapan dengan tembok tebal bernama ketakutan. Sejumlah keluarga korban mengaku mendapat intimidasi saat berusaha melapor. Tekanan sosial, ancaman halus, hingga dalih “menjaga nama baik kampung dan institusi” kerap dijadikan alasan untuk membungkam kebenaran. Akibatnya, banyak kasus berhenti di tengah jalan, sementara korban kehilangan hak atas perlindungan dan keadilan.
Realitas ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya menjadi ruang aman. Justru, dalam beberapa kasus, sekolah dan lingkungan sosial berubah menjadi tempat yang menumbuhkan rasa takut dan ketidakberdayaan, terutama bagi masyarakat kecil yang minim akses hukum.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Sukabumi menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus sikap tegas untuk berpihak pada korban. Di bawah kepemimpinan Kang Fatah, organisasi ini menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan demi citra atau tekanan sosial.
“Korban tidak boleh sendirian. Masyarakat kecil harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan berani. Pelecehan seksual adalah kejahatan, bukan aib korban,” tegas Kang Fatah.
Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Sukabumi menyatakan kesiapan memberikan pendampingan dan bantuan hukum, serta mengawal kasus-kasus pelecehan dan kekerasan hingga ke ranah pengadilan. Langkah ini diambil agar korban benar-benar memperoleh keadilan dan pelaku tidak lagi berlindung di balik kekuasaan maupun tekanan lingkungan.
Di sisi lain, maraknya kegiatan sosialisasi yang digelar berbagai pihak dinilai belum menyentuh akar persoalan. Angka pelecehan, perundungan, dan kenakalan remaja tetap tinggi, sehingga memunculkan kritik bahwa program-program tersebut hanya bersifat seremonial dan berpotensi menghamburkan anggaran tanpa dampak nyata.
Ke depan, diperlukan kolaborasi nyata, bukan sekadar wacana. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, satuan pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil harus bersatu membangun sistem perlindungan yang tegas, transparan, dan berpihak pada korban.
Sekolah seharusnya menjadi tempat menumbuhkan harapan, bukan ruang yang menyimpan trauma. Jika luka di balik seragam ini terus diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan para korban, tetapi juga masa depan generasi Sukabumi itu sendiri.
Reporter : Idam ( Kaperwil Jabar)