Mahasiswa Kabupaten Semarang Gelar Aksi di UNDARIS, Tuntut Penertiban Wisata Liar dan Tambang Ilegal

Ungaran, Suluhnusantara.News // Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) menjadi titik berkumpul ratusan mahasiswa dari berbagai elemen di Kabupaten Semarang, Rabu (8/4). Mereka yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Kabupaten Semarang Raya menggelar aksi terbuka, mendesak pemerintah daerah segera bertindak terhadap maraknya wisata tanpa izin dan aktivitas tambang ilegal.

Aksi tersebut diprakarsai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNDARIS dan dihadiri sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa serta perwakilan komunitas lintas kampus. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan adanya konsolidasi yang semakin menguat dalam mengawal isu lingkungan dan tata kelola perizinan di daerah.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, para mahasiswa menyoroti dugaan menjamurnya destinasi wisata yang beroperasi tanpa izin resmi. Selain dinilai melanggar tata ruang, aktivitas tersebut disebut berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tak hanya itu, mahasiswa juga menyinggung maraknya praktik tambang galian C ilegal di sejumlah wilayah Kabupaten Semarang. Aktivitas tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan, termasuk ancaman terhadap ketersediaan sumber air bagi masyarakat sekitar.

Tiga tuntutan utama disuarakan dalam aksi tersebut, yakni penertiban usaha wisata ilegal, penindakan tegas terhadap tambang tanpa izin, serta keterbukaan data perizinan oleh pemerintah daerah.

Tuntutan tersebut secara khusus ditujukan kepada Bupati Semarang, Ngesti Nugraha. Mahasiswa meminta kepala daerah tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan aktivitas yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan.

Salah satu perwakilan mahasiswa dalam orasinya menegaskan bahwa gerakan ini tidak sekadar aksi simbolik. Mereka mengklaim telah melakukan kajian lapangan terkait dampak tambang ilegal, terutama terhadap kualitas lingkungan dan akses air bersih warga.

“Ini bukan sekadar suara protes. Kami membawa data dan temuan di lapangan. Jika tidak ada respons, kami siap melanjutkan aksi dengan skala yang lebih besar,” ujar salah satu orator.

Pemilihan kampus sebagai lokasi aksi juga dinilai memiliki makna simbolik, bahwa kalangan akademisi tidak ingin bersikap pasif terhadap persoalan publik di daerahnya.

Hingga sore hari, massa masih bertahan di lokasi dengan menggelar mimbar bebas. Diskusi terbuka dilakukan untuk merumuskan langkah lanjutan, sembari menunggu respons dari Pemerintah Kabupaten Semarang.

Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga ada tindakan nyata, termasuk penertiban dan penutupan terhadap aktivitas usaha yang tidak memiliki izin resmi. (Tim.)*