Jakarta,SN.News – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa peran humas pemerintah harus berkembang lebih dari sekadar penyampai informasi. Dalam menghadapi disrupsi digital dan maraknya disinformasi, humas harus menjadi ujung tombak dalam membentuk opini publik dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat.
“Kita tidak bisa terus-menerus bersikap reaktif, hanya merespons setelah isu berkembang liar. Kita harus membangun narasi yang kuat dan memastikan informasi yang benar tersampaikan sejak awal,” ujar Meutya saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi), Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Menurutnya, sinergi antarhumas pemerintah bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian dari strategi nasional dalam mengelola arus informasi. Meutya menganalogikan peran humas seperti tim sepak bola yang membutuhkan koordinasi, strategi, dan eksekusi yang baik agar tidak kalah dalam pertarungan opini publik.
“Kita tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah dikalahkan oleh hoaks dan informasi yang menyesatkan. Humas harus kompak, satu suara, dan memastikan kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat dengan jelas,” tegasnya.
Tantangan Media Sosial dan Adaptasi Strategi Komunikasi
Menkomdigi menyoroti semakin kompleksnya perang narasi akibat perkembangan teknologi digital. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube kini menjadi medan utama dalam penyebaran informasi. Ia mengutip hasil survei yang menunjukkan bahwa 73 persen pengguna internet di Indonesia mengandalkan media sosial untuk mendapatkan informasi, sementara 43 persen Millennial dan Gen-Z lebih percaya informasi dari media sosial dibandingkan media konvensional.
“Oleh karena itu, humas pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan metode lama. Kita harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu menyesuaikan strategi komunikasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat,” ungkapnya.
Meutya juga menegaskan bahwa akses terhadap informasi yang benar adalah hak dasar masyarakat yang dijamin oleh undang-undang.
“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat. Jika ada pihak yang menyebarkan hoaks, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus bersama-sama melawannya,” ujarnya dengan tegas.
Membangun Ekosistem Komunikasi Publik yang Kredibel
Dalam kesempatan tersebut, Meutya Hafid mengapresiasi peran Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang telah menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang terpercaya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara humas di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar informasi mengenai program prioritas serta kebijakan strategis dapat tersampaikan dengan efektif.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, turut menegaskan bahwa komunikasi merupakan elemen krusial dalam keberhasilan kebijakan pemerintah.
“Komunikasi bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama dalam memastikan kebijakan itu diterima dengan baik oleh masyarakat,” katanya.
Menkomdigi dan Hasan Nasbi sepakat bahwa dengan sinergi yang kuat antarhumas pemerintah pusat dan daerah, ruang komunikasi publik yang sehat dan positif dapat terbentuk.
“Jika kita tidak mengisi ruang publik dengan informasi yang benar, pihak lain akan mengisinya dengan narasi yang belum tentu benar. Oleh karena itu, humas pemerintah harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih strategis,” pungkas Meutya Hafid.*(M.Ilmi)
