CIKIDANG – Suluhnusantara. News, // Hari pertama masuk sekolah di bulan Ramadan, Senin (23/2), program Makan Bergizi Gratis (MBG) langsung jadi buah bibir di Cikidang. Bukan tanpa sebab, menu yang dibagikan kepada siswa di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yakni SPPG Cikidang Kota dan SPPG Sampora, menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Foto dan video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan paket menu
“keringan” berupa roti kemasan, biskuit atau wafer, kue kering, jeruk, telur asin hingga susu kotak. Skema ini disebut-sebut dipilih karena praktis selama Ramadan, mudah didistribusikan dan tidak memerlukan proses penyajian rumit di sekolah.
Namun, di balik kepraktisan itu, muncul tanda tanya besar.
Sejumlah tokoh masyarakat dan wali murid menilai ada dugaan ketidaksesuaian antara nilai anggaran per porsi dengan isi menu yang diterima siswa. Program MBG yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) diketahui memiliki ketentuan anggaran Rp15 ribu per porsi, dengan rincian Rp10 ribu bahan baku, Rp3 ribu operasional, dan Rp2 ribu sewa dapur.
Simulasi Harga Jadi Sorotan
Berdasarkan analisa simulasi harga yang dilakukan warga dengan membandingkan harga toko dan supplier:
SPPG Cikidang Kota
Telur asin: Rp3.000
Roti: Rp2.000
Jeruk: Rp1.000
Kacang: Rp2.000
Total: Rp8.000
Artinya, terdapat selisih sekitar Rp2.000 dari ketentuan Rp10.000 bahan baku per porsi.
Sementara itu, di SPPG Sampora Kecamatan Cikidang, untuk menu tiga hari:
Susu kotak (2): Rp6.000
Jeruk (2): Rp2.000
Sari gandum (3): Rp6.000
Roti (1): Rp2.000
Telur asin (1): Rp3.000
Total: Rp19.000
Jika dibagi tiga hari, rata-rata per porsi sekitar Rp6.300. Angka ini dinilai jauh di bawah standar bahan baku Rp10 ribu per porsi. Dugaan selisih bahkan disebut mencapai Rp11 ribu untuk paket tiga hari.
Tokoh Masyarakat Bersuara
Nanang Suherman, yang akrab disapa Kang Ilok, salah satu wali murid sekaligus tokoh masyarakat Cikidang, menyayangkan polemik ini.
“Kita tahu tujuan mulia Presiden memberikan makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Jangan sampai niat baik itu dicederai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Kang Ilok menilai pengawasan dari koordinator SPPG perlu diperketat. Ia mendesak agar dilakukan audit menyeluruh dan pemberian sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran juknis dan SOP.
“Kalau memang tidak sesuai regulasi BGN, harus ada tindakan. Bila perlu penutupan dapur yang tidak patuh,” ujarnya.
Dukungan untuk Program Presiden
Di sisi lain, masyarakat tetap mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan program MBG sebagai bagian dari visi pembangunan nasional. Program ini diharapkan mampu meningkatkan asupan gizi anak sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
“Kita dukung program Asta Cita Presiden. Tapi pengawasan harus ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau praktik KKN yang merugikan negara,” tambah Kang Ilok.
Kini publik menunggu langkah konkret dari BGN. Apakah akan ada audit dan evaluasi? Ataukah polemik ini hanya akan menjadi perbincangan hangat sesaat di tengah bulan suci?
Yang jelas, masyarakat Cikidang berharap satu hal: makan bergizi gratis benar-benar bergizi, sesuai anggaran, dan tepat sasaran.
Reporter : Idam ( Kaperwil Jabar)