Ormas DPC LAKI Kabupaten Nias Selatan Berharap Melahirkan Gagasan dan Terobosan dalam Pengawasan Pemilu 2024

Nias Selatan, Suluhnusantara.News | Ketua DPC LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) Kabupaten Nias Selatan Yustinus Buuloo beserta para anggota, Radius Nduru, Peringatan Laia dan Mesiana Buulolo hadiri konsultasi tentang pemantau pemilu legislatif, Jum’at 13/10/2023.

Peringatan Laia selaku Kepala Bidang Pendidikan menyampaikan bahwa kedatangan DPC LAKI untuk membantu Bawaslu dalam hal pemantau pemilu dan berharap dari kedua belah pihak bisa menghasilkan gagasan brilian dan ada terobosan luar biasa dalam rangka mengawal pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Semoga konsolidasi pemantau ini berjalan lancar sehingga kedua belah pihak bisa menggunakan hak dan tanggungjawabnya dengan peran serta fungsinya masing masing,” ucap Peringatan Laia saat membuka diskusi Penguatan Pemantau Pemilu.

Sementara Yustinus Buulolk selaku Ketua DPC LAKI, mengatakan bahwa agenda konsolidasi pemantau yang kedua kalinya ini merupakan momentum yang tepat. “Pemilu tidak akan berjalan secara demokratis tanpa ada kontrol. Dan pemantau adalah pionir, pelopor, juga bantuan masyarakat sipil dalam rangka mengontrol pemilu, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih, agar bersama sama melaksanakan pemilu secara jujur dan adil,” ujarnya.

Yustinus juga menambahkan, “kehadiran pemantau dalam memonitoring verifikasi administrasi, atau nanti saat masukan dan tanggapan masyarakat, menjadi poin penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pada pengawasan isu krusial, masih terdapat keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam melakukan penindakan,” tuturnya.

Yustinus Buulolo juga menghimbau kepada semua pihak untuk menghormati dan menjaga kemurnian semua tahapan dari perilaku yang tidak memberikan edukasi politik kepada publik.

Menurut Yustinus Buulolo, perlu digarisbawahi, sosialisasi dibolehkan dalam bentuk pemasangan bendera partai dan sosialisasi logo/gambar dengan nomor urut. Selain itu, partai politik peserta pemilu juga dibolehkan melakukan pendidikan politik di internal partai dalam bentuk pertemuan terbatas yaitu dilakukan di ruang atau gedung tertutup.

Menurut aturan kampanye KPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 69 dan 76, jika ditemukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Penyelenggaraan Kampanye Pemilu 2024 dimulai pada Selasa (28/11) sampai Sabtu (10/2/2024) sehingga terhitung berlangsung selama 75 hari.

Yustinus juga mengatakan, “konsolidasi pemantau merupakan salah satu mandat Bawaslu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan Bawaslu dengan DPC LAKI. Maka dalam setiap tahapan, Ormas LAKI dan pemantau akan senantiasa melakukan diskusi-diskusi, sharing, dan kolaborasi terhadap masyarakat Nias Selatan,” tutupnya.

Jurnalis: Rekaman Ndruru

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *