BABEL, – Suluhnusantara.News Pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam kembali menjadi fokus perhatian serius Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mempercepat akselerasi kawasan pelabuhan strategis di timur ibu kota provinsi.
(Rabu 14/02/2026)
Pertemuan intensif ini diadakan sebagai upaya menyatukan langkah antara pemerintah daerah dan legislatif agar pembangunan berjalan terintegrasi. “Kolaborasi lintas level pemerintahan mutlak diperlukan karena pelabuhan berada di wilayah kota,” tegas Imam Wahyudi, anggota DPRD Babel, aktif dalam mendorong sinergi ini.
Dalam diskusi tersebut, jajaran Komisi III DPRD Babel, termasuk Ketua Taufik Rizani, Wakil Ketua Imelda, Sekretaris Johan, serta anggota lainnya, turut hadir bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perhubungan dan Bappeda Provinsi Babel.
Imam menegaskan bahwa tujuan utama pertemuan ini adalah membangun komunikasi langsung dan efektif antara pemerintah kota dan provinsi.
“Kita ingin semua pihak berada pada frekuensi yang sama agar rencana akselerasi pelabuhan berjalan lancar,” ujar Imam.
DPRD Babel pun membuka peluang agar agenda strategis ini dapat diangkat ke level pusat melalui Komisi V DPR RI, sehingga dukungan pemerintah nasional bisa optimal.
Hal ini menjadi langkah proaktif DPRD untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis.
Taufik Rizani menekankan posisi Pelabuhan Pangkal Balam sebagai simpul vital ekonomi daerah.
Menurutnya, pertumbuhan pelabuhan akan mendorong pergerakan ekonomi secara signifikan.
“Pelabuhan ini bukan sekadar fasilitas, tapi motor penggerak ekonomi. Kami aktif mencari solusi terbaik agar target ini tercapai,” ungkap Taufik.
Sejak awal, DPRD Babel telah menggelar serangkaian rapat koordinasi dengan OPD provinsi dan Pemkot Pangkalpinang.
Tujuannya untuk merapikan dukungan administratif serta menjamin keterlibatan kementerian terkait dari pemerintah pusat.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin menegaskan bahwa pengembangan pelabuhan sejalan dengan rencana besar penataan kawasan timur kota.
Proyek ini masuk dalam RTRW dan selaras dengan RPJMN, termasuk pengembangan kawasan industri Ketapang.
Saparudin menambahkan bahwa pembangunan kawasan industri dan pelabuhan tidak bisa dipisahkan. Konektivitas menjadi prioritas, termasuk pembangunan akses jalan agar distribusi barang dan jasa di kawasan ini lancar.
Menyinggung status lahan, Saparudin mengakui sempat ada kendala karena progres pihak ketiga yang lambat. Namun, evaluasi selesai pada 2023, dan perusahaan kini memaparkan rencana teknis pembangunan Terminal Khusus (TUKS).
“Dokumen dan rencana teknis sudah lengkap. Sekarang tinggal penyesuaian agar sesuai aturan,” jelasnya.
Pertemuan ini menandai penguatan komunikasi antarlevel pemerintahan.
Imam Wahyudi menekankan bahwa DPRD akan aktif memantau setiap tahap pembangunan untuk memastikan sinergi antara kota, provinsi, dan pusat tetap optimal.
Fokus pertemuan tidak hanya pada aspek fisik pelabuhan, tetapi juga tata kelola dan keberlanjutan ekonomi.
DPRD mendorong adanya regulasi pendukung yang jelas agar pelabuhan bisa beroperasi secara profesional dan efisien.
Pemerintah kota menegaskan kesiapan mereka untuk mendukung semua langkah teknis, termasuk izin, pengelolaan lahan, serta integrasi infrastruktur dengan kawasan industri.
“Setiap keputusan yang diambil harus berbasis data dan kajian teknis. Kami siap aktif memfasilitasi agar pembangunan berjalan tanpa hambatan,” kata Imam Wahyudi dalam pertemuan tersebut.
Dengan langkah koordinasi ini, diharapkan Pelabuhan Pangkal Balam dapat segera menjadi pusat aktivitas ekonomi baru, memberikan manfaat luas bagi Pangkalpinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan.( Darmawan)