Makassar – Suluhnusantara.News || Pernyataan mengejutkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menghadapi defisit anggaran sebesar Rp1,5 triliun pada tahun 2023 Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si, resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023), menggantikan Gubernur sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman, S.T. yang masa jabatannya berakhir pada Senin (4/9/2023), mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kondisi keuangan tersebut dalam pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Sulsel tentang APBD-2024 dalam rapat paripurna di DPRD Sulsel, Rabu (11/10/2023).
Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran melebihi pendapatan, dan kondisi ini dapat menyebabkan masalah keuangan bagi pemerintah. Pernyataan Bahtiar Baharuddin menunjukkan keprihatinannya terhadap situasi ini. Sebelumnya menjabat Sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar Baharuddin memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah keuangan pemerintah daerah.
Kondisi defisit anggaran ini menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan efisien oleh pemerintah daerah. Pemprov Sulsel perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi defisit anggaran dan memastikan keberlanjutan keuangan yang sehat, lanjutnya menyatakan komitmen untuk mengatasi masalah keuangan tersebut dengan melakukan langkah-langkah yang diperlukan.
Defisit anggaran sebesar Rp1,5 triliun merupakan kondisi yang serius dan memerlukan tindakan cepat dan tepat untuk mengatasinya. Pemprov Sulsel perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap pengelolaan anggaran pada masa kepemimpinan sebelumnya dan mencari solusi untuk mengurangi defisit tersebut.
Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain adalah:
- Mengevaluasi pengelolaan anggaran: Pemprov Sulsel perlu melakukan audit dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran pada masa kepemimpinan sebelumnya. Hal ini akan membantu mengidentifikasi penyebab defisit dan menemukan solusi untuk mengurangi pengeluaran yang tidak efektif.
- Meningkatkan pendapatan:
Pemprov Sulsel perlu mencari cara untuk meningkatkan pendapatan daerah. Misalnya, dengan mengoptimalkan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Selain itu, pemprov juga dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk mengembangkan sumber pendapatan baru. - Mengurangi pengeluaran yang tidak efektif: Pemprov Sulsel perlu melakukan pemangkasan pengeluaran yang tidak efektif dan tidak mendesak. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi program atau proyek yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan mengalokasikan anggaran tersebut ke program yang lebih prioritas.
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran:
Pemprov Sulsel perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini meliputi pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran, penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan anggaran, dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah. - Menggandeng pihak terkait:
Pemprov Sulsel perlu bekerja sama dengan pihak terkait, seperti DPRD dan instansi terkait, untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi defisit anggaran. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan legislatif akan mempercepat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang diperlukan.
Dalam menghadapi kondisi keuangan yang sulit, dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik. Dengan langkah-langkah yang tepat, Pemprov Sulsel dapat mengatasi defisit anggaran dan memulihkan keuangan daerah.
Masalah dan Solusi menurut beberapa pakar Ekonomi di Makassar memberikan komentar terhadap masalah ini di akibatkan;
- Defisit anggaran:
Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran melebihi pendapatan. Jika defisit ini terjadi karena pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang harus dibayarkan ke kabupaten/kota, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi pengeluaran dan pendapatan secara menyeluruh. Perlu dipastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan prioritas dan pendapatan yang dihasilkan maksimal. - Pembayaran DBH:
Penting untuk memastikan bahwa pembayaran DBH dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terdapat keterlambatan pembayaran DBH, perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan masalah ini. - Evaluasi program:
Menghentikan semua program bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi defisit anggaran. Sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap semua program yang ada, mengidentifikasi program yang tidak efektif atau tidak mendesak, dan mengalokasikan anggaran secara bijaksana untuk program yang memiliki dampak positif yang lebih besar. - Pengelolaan utang:
Penting untuk mengelola utang dengan bijaksana dan memastikan pembayaran utang dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jika terdapat utang yang belum terbayarkan, perlu dilakukan perencanaan keuangan yang baik untuk memastikan pembayaran utang dapat dilakukan secara bertahap. - Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota:
Dalam mengatasi defisit anggaran dan masalah pembayaran DBH, penting untuk melakukan kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Koordinasi yang efektif dan komunikasi yang terbuka dapat membantu menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak.
Disarankan untuk melibatkan ahli keuangan atau konsultan keuangan yang dapat memberikan saran yang lebih spesifik dan sesuai dengan konteks yang lebih rinci.
Jurnalis: Syarif
