Banjarmasin, Suluh Nusantara News — Bercermin dari Pileg dan Pilpres, problem mendasar dari lemahnya kapasitas Penyelenggara Pilkada di level bawah – PPS dan KPPS, adalah kurangnya pelatihan teknis. Kalaupun ada pelatihan, hanya perwakilan saja yang mengikutinya, dan tidak mampu memberikan penjelasan kepada rekan-rekannya yang lain.
Akibatnya, ketika bekerja menjalankan tugas, cendrung tidak rapi, sembrono, sering salah. Sebab sembrono itulah hasil rekap C1 penuh tipe X. Celakanya, rekapitulasi yang penuh tipe X tersebut dibolehkan oleh Penyelenggara di level atas, menggambarkan lemahnya pemahaman dalam bekerja. Alasannya tidak tersedia lagi form untuk memperbaiki, sehingga tidak mengapa angka-angka yang salah tulis ditipe X dan setelahnya ditulis ulang, padahal dapat membatalkan semua hasil yang ditulis, minimal meragukan yang membacanya.
Jangankan rekapitulasi hasil perhitungan suara, kuitansi pembelian saja dapat dianggap batal, bila terdapat tipe X pada angka atau huruf yang ditulis. Sebab itulah, ketelitian bekerja diperlukan.
Di tingkat PPS tidak kalah mengkhawatirkan. Juga nampak kurang latih, lagi tidak berpengalaman. Setelah hasil rekap di KPPS dikumpulkan, tidak mampu bekerja secara sistematis.
Bekerja tidak rapi, lantas menyalahkan KPPS, merasa tidak pernah menerima penyerahan hasil, data yang dikumpulkan dikatakan tidak lengkap, diminta mengumpul bahkan merekap ulang. Padahal semua itu tidak mudah dilakukan, harus melibatkan para saksi. Akhirnya aturan ditabrak, tanpa tahu bahwa itu salah.
Konsekuensi punya otoritas dan kewenangan, tapi minim pengetahuan dan keterampilan, ditambah tidak berpengalaman. Yang muncul “rasa iya, rasa bujur” dalam bekerja. Kalau ada yang memberi tahu atau mengoreksi kesalahan yang dilakukan, direspon dengan “ngotot” bahwa hal itu sudah sesuai petunjuk dan hasil pelatihan.
Mungkinkah Pilkada dapat berjalan jujur, adil, hasilnya dipercaya, bila Penyelenggara di level bawah kurang latih,” tanya Noorhalis Majid.(***)
