JOMBANG, – Suluh Nusantara News.
PERHUTANI (12/02/2026) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang menjalin sinergitas dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) guna memperkuat pengamanan aset negara sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk pada Kamis (12/02/2026).
Kegiatan koordinasi ini turut dihadiri oleh Perhutani KPH Nganjuk dan KPH Kediri, mengingat sebagian kawasan hutan secara administratif berada dalam wilayah hukum Kabupaten Nganjuk.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Dwi Puspitasari, Wakil Administratur KPH Nganjuk Yuli Suprianto, Plt Kasi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis (PPB) KPH Jombang Jon Sapulette, serta Kasi PPB KPH Kediri Slamet Budiono.
Rombongan diterima langsung oleh Kasi Datun Kejari Nganjuk Muhammad Junaidi.
Plt Kasi PPB KPH Jombang Jon Sapulette menyampaikan bahwa kolaborasi antara Perhutani dan Kejaksaan merupakan langkah penting dalam memperkuat pengelolaan kawasan hutan secara profesional dan berkelanjutan.
“Sinergitas bersama para pemangku kepentingan terus kami bangun sebagai bentuk tanggung jawab menjaga kelestarian hutan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok Perhutani dalam mengelola aset negara. Dengan dukungan hukum yang kuat, diharapkan pelaksanaan tugas berjalan lancar tanpa kendala,” ujarnya.
Sementara itu, Kasi Datun Kejari Nganjuk Muhammad Junaidi memberikan apresiasi atas langkah proaktif Perhutani yang memperkuat kerja sama lintas lembaga.
“Kami berterima kasih atas kunjungan dan sinergi yang telah terjalin. Kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum jika ada permasalahan, sehingga keamanan serta kelestarian kawasan hutan di Kabupaten Nganjuk dapat semakin terjaga,” ungkapnya.
Agenda koordinasi ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut kerja sama yang telah ditandatangani antara Perhutani dan Kejaksaan Negeri Nganjuk.
Melalui konsultasi hukum dan pendampingan yang berkesinambungan, diharapkan pengelolaan kawasan hutan memiliki landasan hukum yang kuat, sekaligus mampu mengantisipasi potensi benturan kepentingan di lapangan.
Sinergi ini menjadi wujud nyata komitmen bersama antara Perhutani dan Kejaksaan dalam menjaga aset negara serta mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Reporter : (Indah)