Skandal Korupsi Guncang Kabupaten Musi Rawas, Tuntutan Reformasi Pemerintahan

Korupsi

Musi RawasSuluhnusantara.news – Gegerkan oleh serangkaian kasus korupsi yang mengungkap bobroknya tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Ratna Mah Mud, Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan (Sumsel) terguncang dalam sorotan publik. Meskipun Belum satu periode memimpin, dugaan tindakan kejahatan korupsi telah menjadi pemandangan umum, dengan beberapa pejabat kunci menjadi tersangka.

Kasus-kasus korupsi yang mencuat termasuk di antaranya adalah di Dinas Pendidikan, di mana pejabat seperti Irwan Ependi, Rosa, dan Fa’i telah menjadi tersangka dengan dugaan kejahatan korupsi yang berkelanjutan. Di samping itu, kasus di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Mura juga menjadi sorotan, di mana tiga tersangka menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA di Lubuklinggau.

Tak hanya itu, desas-desus mengenai potensi tersangka baru dari Beberapa dinas lainnya di Kabupaten Musi Rawas juga menambah ketegangan. Dinas-dinas tersebut termasuk Dinas Perkebunan/Perizinan/ Dinas Pertanahan/dan Dinas Disprindag/begitu juga Dengan Dinas PU sedang dalam pengembangan sebagai calon tersangka oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel.

Ketua Lembaga Tim Koalisi Trisula, Hamdan Ksp, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Dia menyatakan bahwa minimnya pengawasan pemerintahan dan penegakan hukum yang tidak tegas terhadap kasus korupsi sangat mengkhawatirkan. Hamdan Ksp juga menyoroti indikasi kolusi dalam pengelolaan keuangan negara.

“Dalam periode 2024/2025 mendatang, kita harus mengganti bupati. Masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih kepemimpinan daerah. Jangan mudah terpengaruh oleh imbalan yang tidak sepadan. Kesalahan dalam pemilihan pemimpin akan berdampak buruk bagi masa depan kita,” ujar Hamdan Ksp.

Perlunya reformasi dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Musi Rawas menjadi sorotan utama. Masyarakat diharapkan lebih kritis dan selektif dalam memilih pemimpin agar korupsi dan kolusi dapat ditekan, menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
(M.Harus ak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *