Pesawaran~Suluhnusantara.News | Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) mengkritisi tajam rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran yang berencana kembali mengajukan pinjaman sebesar Rp 80 miliar ke Bank BJB Jawa Barat pada tahun anggaran 2025.
Ketua AMP, Saprudin Tanjung, menyebut rencana tersebut sebagai langkah yang konyol dan tidak tepat, mengingat kondisi keuangan Pemkab yang masih defisit dan belum pulih sepenuhnya dari dampak pinjaman sebelumnya.
“Saya anggap rencana Pemkab yang mau ngutang lagi itu sebagai langkah konyol dan panik, bukan penyelesaian atas defisit akut yang sedang dihadapi,” ujar Tanjung, Rabu (16/7/2025).
Menurutnya, pinjaman sebelumnya dengan nilai yang sama tidak menunjukkan hasil signifikan dalam mendorong pembangunan ataupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Justru, kata dia, kondisi keuangan Pemkab semakin memburuk.
AMP mendorong agar Pemkab lebih fokus pada upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan efisiensi anggaran, serta memangkas pengeluaran yang tidak mendesak.
Ia menyoroti penggunaan kendaraan dinas baru oleh para pejabat, yang dinilai sebagai bentuk pemborosan di tengah situasi keuangan yang tidak stabil.
“Pejabatnya pakai randis baru dan mewah, walau dengan sistem sewa. Padahal kendaraan lama masih layak pakai. Ironisnya, iuran BPJS masyarakat justru tertunggak,” ungkapnya.
Tanjung menegaskan, jika Pemkab tetap memaksakan rencana pinjaman tersebut tanpa melalui evaluasi menyeluruh dan melibatkan publik, AMP akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan.
“Kami akan turun ke jalan jika pinjaman ini tetap direalisasikan. Ini bentuk komitmen kami menyuarakan aspirasi rakyat Pesawaran,” tegasnya.
AMP juga menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Fraksi PAN DPRD Pesawaran yang menyoroti urgensi pinjaman tersebut dalam rapat paripurna pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 pada Senin (14/7/2025).
“Kami sejalan dengan Fraksi PAN yang mempertanyakan urgensi pinjaman. Semestinya, Pemkab lebih dulu melakukan efisiensi dan upaya peningkatan PAD,” pungkasnya.(Red | jupri)
