MENTOK, BANGKA BARAT —Suluhnusantara.News // Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi yang terukur, adaptif, dan berbasis data. Di tengah tekanan global, kenaikan biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim, pemerintah daerah memilih memperkuat langkah antisipasi guna melindungi daya beli masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bangka Barat, Heru Warsito, mewakili Bupati Bangka Barat, dalam rilis Berita Resmi Statistik (BRS) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Barat, Senin (4/5/2026).
Berdasarkan data terbaru BPS, inflasi tahunan (year-on-year) Kabupaten Bangka Barat tercatat sebesar 2,29 persen, masih berada dalam rentang target nasional sebesar 2 persen ± 1,5 persen.Heru Warsito menjelaskan, capaian tersebut mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang relatif stabil, terutama setelah normalisasi konsumsi pasca Idul fitri.
“Data statistik yang disajikan bukan sekadar angka, tetapi menjadi instrumen strategis untuk membaca kondisi ekonomi masyarakat secara objektif, terukur, dan berbasis fakta,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah daerah menilai stabilitas ini perlu dijaga secara konsisten melalui kebijakan yang responsif terhadap dinamika ekonomi.Pemkab Bangka Barat mengidentifikasi bahwa tekanan inflasi saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kenaikan biaya produksi (cost-push inflation), bukan semata lonjakan permintaan.
Sejumlah indikator yang menjadi perhatian antara lain:Kenaikan harga LPG non-subsidi (5,5 kg dan 12 kg)Lonjakan harga bahan baku industri, termasuk plastikPelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp17.000 per dolar ASKenaikan harga BBM non-subsidiKondisi tersebut berdampak langsung pada meningkatnya biaya produksi dan distribusi, yang pada akhirnya memengaruhi harga barang dan jasa di tingkat konsumen.
“Ini menjadi sinyal penting bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir, tidak hanya di tingkat konsumsi,” kata Heru.
Pemerintah daerah juga mewaspadai potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, khususnya Idul adha 1447 Hijriah. Komoditas seperti daging sapi dan kebutuhan pendukung lainnya diperkirakan mengalami peningkatan permintaan.
Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut berpotensi memperkuat tekanan inflasi yang sudah dipengaruhi kenaikan biaya produksi.
Sebagai upaya pengendalian, Pemkab Bangka Barat menyiapkan langkah strategis yang melibatkan berbagai sektor, antara lain:
• Menjaga ketersediaan pasokan pangan
• Meningkatkan kerja sama antar daerah, khususnya dengan wilayah surplus
• Memperlancar distribusi barang dan logistik
• Memperkuat pemantauan harga secara berkala
• Mengendalikan ekspektasi pasar melalui komunikasi publik yang efektif.
Pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk peran pelaku usaha, distributor dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga.
Selain faktor ekonomi, Pemkab Bangka Barat juga mencermati dampak fenomena Super El Nino yang mulai meluas ke wilayah Indonesia.
Kondisi ini berpotensi mengganggu produksi pertanian dan ketersediaan pangan.Di sisi lain, dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, turut memberikan tekanan terhadap harga energi dan komoditas.
“Kami meminta perangkat daerah terkait untuk melakukan mitigasi secara cermat, terutama dalam menjaga ketahanan pangan,” ujar Heru.
Pemkab Bangka Barat juga menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam menjaga stabilitas ekonomi. Informasi yang disampaikan secara bijak dan menenangkan dinilai mampu mencegah kepanikan masyarakat yang dapat memicu gejolak harga.
Media dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang.
Dalam jangka panjang, pemerintah daerah mendorong dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS. Kegiatan ini dinilai penting untuk memetakan kondisi ekonomi secara komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan.
“Sensus ekonomi ini menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata Heru.
Langkah-langkah yang diambil menunjukkan upaya Pemkab Bangka Barat dalam membangun tata kelola ekonomi daerah yang responsif terhadap perubahan, terukur dalam kebijakan, serta berbasis data yang akurat.
Pendekatan ini tidak hanya menjaga stabilitas inflasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menilai kondisi inflasi saat ini masih terkendali. Namun, berbagai potensi tekanan dari kenaikan biaya produksi, momentum hari besar keagamaan, perubahan iklim, hingga dinamika global memerlukan langkah antisipatif yang berkelanjutan.
Dengan sinergi lintas sektor dan kebijakan yang tepat, Pemkab Bangka Barat optimistis stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga.(Srikandi ,Belva dan tim)
