TULUNGAGUNG – SN.News // Di tengah riuhnya wacana program nasional bernilai fantastis, suara kritis muncul dari kampus Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Presiden Mahasiswa, Salsabila Tahtahirani, melontarkan kritik tajam terhadap efektivitas pendidikan antikorupsi yang dinilai mulai kehilangan relevansi dengan realitas di lapangan.
Menurutnya, terdapat jurang lebar antara teori integritas yang diajarkan di ruang kelas dengan praktik kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara.
Salsabila menyoroti ketimpangan alokasi anggaran nasional. Di satu sisi, sektor pendidikan mengelola dana sekitar Rp665 triliun. Namun di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan menyerap hingga Rp450 triliun.
“Mahasiswa diajarkan integritas di atas kertas, tetapi di lapangan kami melihat tekanan fiskal yang sangat besar. Tanpa pengawasan ketat, proyek raksasa dengan SOP yang belum matang justru menjadi celah bagi praktik rente,” ujarnya.
Ia menegaskan, lemahnya sistem kontrol berpotensi membuka ruang bagi praktik mark-up pengadaan, hingga manipulasi data penerima manfaat.
Tak hanya mengkritik kebijakan negara, Salsabila juga menyoroti praktik menyimpang di lingkungan mahasiswa sendiri. Ia menyebut adanya normalisasi perilaku yang mencerminkan “korupsi skala kecil”, seperti: Titip absen sebagai bentuk manipulasi kehadiran Plagiarisme sebagai korupsi Intelektual laporan keuangan organisasi yang disusun sekadar formalitas
“Jika sejak mahasiswa kita terbiasa memoles laporan, maka saat memegang kebijakan publik nanti, pola itu bisa terbawa,” tegasnya.
Salsabila juga menyinggung maraknya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyeret sejumlah pejabat daerah, termasuk kasus yang dikaitkan dengan Gatut Sunu Wibowo.
Fenomena tersebut, menurutnya, menimbulkan dampak psikologis bagi mahasiswa. Terjadi kesenjangan antara nilai moral yang diajarkan dengan realitas yang disaksikan, yang berpotensi melahirkan sikap apatis.
Sebagai penutup, Salsabila menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi tidak boleh berhenti pada teori.“Mahasiswa harus menjadi watchdog. Kebijakan yang terlihat mulia bisa berubah menjadi bencana jika tanpa pengawasan. Transparansi harus menjadi harga mati,” pungkasnya.
(Nicolas)*
