PEKALONGAN – Suluhnusantara.News – Ratusan warga Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, menggelar aksi demonstrasi pada Selasa (14/4/2026) di Kantor Balai Desa Sembungjambu. Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait transparansi pengelolaan dana desa serta kinerja pemerintah desa.
Aksi yang diikuti sekitar 100 peserta tersebut berlangsung tertib dengan membawa spanduk dan menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan. Warga menegaskan bahwa aksi ini merupakan hasil kesepakatan bersama, bukan didasari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Salah satu warga dalam orasinya menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan keterbukaan terkait pengelolaan anggaran desa yang selama ini dinilai belum sepenuhnya transparan.
“Kami datang ke sini atas permintaan warga. Tidak ada maksud lain selain ingin menyampaikan kondisi yang kami rasakan di desa, khususnya terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran desa,” ujarnya.
Warga menyoroti perlunya keterbukaan dalam transaksi keuangan desa serta realisasi anggaran, baik yang telah berjalan maupun yang belum terealisasi, terutama penggunaan Dana Desa sejak tahun 2019 hingga 2025.
Dalam aksi tersebut, warga juga menyampaikan sepuluh poin tuntutan kepada pemerintah desa, yaitu:
- Kejelasan peran dan keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan program.
- Penjelasan penerimaan dan penyaluran manfaat zakat desa tahun 2019–2025.
- Transparansi program dan kegiatan desa yang telah berjalan.
- Rincian penggunaan anggaran, baik yang sudah maupun belum terealisasi.
- Keterbukaan data penerima bantuan sosial.
- Penjelasan terkait program PTM.
- Data dan penyelesaian pajak PBB warga yang masih tertunggak.
- Inventarisasi aset desa beserta pengelolaan dan pemanfaatannya.
- Program pengelolaan serta alokasi anggaran BUMDes.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026.
Warga menegaskan bahwa seluruh tuntutan tersebut merupakan aspirasi bersama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kami hanya ingin kejelasan dan keterbukaan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ungkap salah satu peserta aksi.
Aksi berlangsung kondusif dengan pengawalan, serta ditutup dengan harapan adanya dialog terbuka antara warga dan pemerintah desa guna menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lanjutan terkait jadwal atau bentuk respons Pemerintah Desa terhadap 10 tuntutan tersebut. Masyarakat pun menunggu langkah konkret sebagai jawaban atas aspirasi yang disuarakan.
