Jember~SN.News | Di sela sela kesibukannya semangat selalu sebagai wakil Rakyat Widarto, SS, wakil ketua DPRD Jember dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) memiliki kebiasaan atau tradisi baru, ia sengaja melaporkan kegiatan dia sebagai anggota DPRD Jember kepada konstituen agar bisa diketahui,acara berlangsung di kecamatan Patrang Jl cumedak pada hari Rabu, 3/12/2025
Dalam sesi wawancara, Widarto juga meluruskan pandangan terkait posisi Fraksi PDIP di Pemerintahan Kabupaten Jember.“Perlu kami tegaskan, bagi Partai PDIP, kami bukanlah sebagai oposisi, namun kami memposisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Jember,” tegasnya.
Kegiatan reses yang dimoderatori oleh salah satu tim Widarto ini diakhiri dengan pesan mengenai pentingnya persatuan dan kekompakan dalam proses pembangunan. Diharapkan, forum penting ini dapat menjadi landasan untuk mencapai kesuksesan bersama di masa mendatang
Ini kontradiktif, Di satu sisi Bupati sedang berupaya mendapatkan program dari pusat, tapi di sisi lain Dana Desa lebih dari Rp20 miliar yang menjadi hak masyarakat Jember justru terhambat. “Kami mendorong Bupati agar pencairan ini segera dilakukan dan tidak ada desa yang dirugikan,” tegasnya.
Menanggapi masukan masyarakat terkait dinamika politik daerah yang menilai PDIP sebagai partai oposisi, Widarto menegaskan bahwa partainya berperan sebagai penyeimbang, bukan oposisi atau pendukung mutlak.
Ia menilai DPRD memiliki fungsi untuk memastikan kebijakan daerah berjalan sesuai kepentingan masyarakat.Widarto juga menegaskan, lewat kanal Lapor Kawan Widarto, biar diketahui konstituen, bahwa sebagai anggota dewan telah menjalankan tiga fungsi, baik itu saat ada di kantor atau di lapangan.
Kegiatan reses tersebut berjalan cukup menarik, karena para peserta diberi kesempatan untuk melontarkan uneg-uneg ke Widarto.Seperti saat diadukan permasalahan pencairan dana desa tahap II (40%).Dana itu milik 48 desa di Kabupaten Jember, hal itu terkendala dari pemerintah pusat, Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Agar dana tidak hilang, ia mendesak bupati untuk melakukan lobi dan advokasi.Kendati PDIP berada diluar koalisi namun Widarto menolak jika disebut oposisi.
Namun ia lebih suka bila PDIP disebut partai penyeimbang.Ia tetap akan mengkritisi, namun juga memberi solusi terhadap persolaan yang ada di kabupaten jember, “ucapnya (Rdwn)*
