Murung Raya,SN.News – Anggota DPRD Murung Raya, H. Johansyah, S.E., M.I.P., menyoroti rendahnya serapan anggaran belanja langsung pada APBD 2024 yang dinilai berdampak pada tertundanya sejumlah program pembangunan. Hal itu ia sampaikan pada Selasa (16/9/2025).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Murung Raya tersebut menilai masih banyak kegiatan yang seharusnya sudah rampung, namun hingga kini belum terselesaikan. Kondisi tersebut, menurutnya, mencerminkan kelemahan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD).
“Beberapa kegiatan mengalami keterlambatan meskipun anggaran sudah tersedia. Ini artinya, kualitas perencanaan dan tindak lanjut pelaksanaan masih perlu diperbaiki,” tegas Johansyah.
Ia menambahkan, penyusunan berbagai draft kebijakan umum di lingkup SKPD juga belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan di lapangan. Padahal, menurutnya, serapan anggaran yang optimal akan langsung memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Meski demikian, Johansyah mengapresiasi rancangan perubahan APBD serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2025–2026 yang dinilai lebih matang. “Perencanaan kali ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya,” ujarnya.
Ia berharap melalui perubahan APBD di penghujung 2025, pemerintah daerah benar-benar mampu memaksimalkan dana yang tersedia untuk mengejar ketertinggalan program pembangunan.
Selain itu, Johansyah menekankan pentingnya memanfaatkan tambahan anggaran (ABT) hasil kesepakatan DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, dana tambahan tersebut menjadi peluang besar untuk menutup kekurangan program yang tertunda di tahun sebelumnya.
“Anggaran tambahan yang sudah diperhitungkan ini cukup untuk melanjutkan pekerjaan yang tertunda akibat keterbatasan APBD 2024,” pungkasnya.
(M. Ilmi)
